Rabu, 28 September 2011

2012, Alokasi Dana Program Perumahan Rp4,4 T

JAKARTA - Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp4,4 triliun untuk meningkatkan program perumahan di Indonesia sesuai dengan target RPJMN untuk tahun 2012.

"Komisi V DPR RI memahami program kegiatan yang telah disampaikan sesuai dengan Perpres Nomor 29 Tahun 2011 tentang RKP 2012, Kemenpera mendapatkan alokasi sebesar Rp 4,4 Triliun dari total kebutuhan anggaran sesuai target RPJMN 2012," ujar Ketua Komisi V DPR RI Yasti Soepredjo Mokoagow sebagaimana dikutip dari situs resmi Kemenpera, Rabu (8/6/2011).

Lebih lanjut, Yasti mengungkapkan bahwa alokasi dana tersebut telah mengakmodasi direktif Presiden RI sebesar Rp5,8 triliun pada target RPJMN 2012 Kemenpera. Selain itu, Komisi V DPR RI dan Kemenpera juga sepakat untuk memperjuangkan kenaikan pagu anggaran sesuai kebutuhan dalam rapat pembahasan di badan Anggaran DPR RI agar dapat melaksanakan program penyediaan perumahan bagi masyarakat.

Selain itu, Komisi V DPR RI juga mendesak Kemenpera untuk meningkatkan kuantitas serta alokasi anggaran untuk Program Perumahan Swadaya yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas. Program perumahan swadaya tersebut merupakan stimulan bagi masyarakat agar dapat berpertisipasi aktif dalam pembangunan perumahan di Indonesia.

Sementara itu, Suharso menyatakan pihaknya akan segera menindaklanjuti hasil keputusan rapat kerja dengan Komisi V DPR RI ini. Untuk itu, Kemenpera juga berupaya agar seluruh program Kemenpera yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik di lapangan.

Suharso pun menegaskan bahwa kemenpera juga akan terus berupaya agar tingkat penghunian Rusunawa yang telah dibangun bisa lebih ditingkatkan lagi karena kebutuhan hunian vertikal di daerah perkotaan memang terus mengalami peningkatan. (and
sumber okezone

Selasa, 27 September 2011

Pengajuan KPR Syariah Muamalat: Ini pengalaman saya

Akhir Juni 2009 ini, alhamdulillah, keinginan untuk memperoleh rumah sendiri telah dimudahkan oleh Allah.  Dari baca-baca beberapa literatur (terutama www.perencanakeuangan.com), kami jadi mantap untuk membeli rumah tahun ini juga, tidak perlu nunggu duit terkumpul segunung. Memang sih, prosesnya enggak sesederhana dan secepat membalik telapak tangan, tetapi meski tidak berduit banyak, Allah masih mengizinkan saya untuk mencoba “berhutang”:) Yang jelas, hutang dihalalkan dalam Islam, dan saya yakin benar dengan sebuah hadits (saya lupa matan-nya) yang menjelaskan bahwa Allah akan membantu para hamba-Nya yang berhutang selama hamba tsb benar-benar berniat hendak membayar hutang. Dilihat dari nominal kredit yang cukup besar, saya pun mantap 100% ambil KPR (Kredit Perumahan Rakyat?), enggak pinjam ke teman/saudara. Meski jelas ada selisih, tapi saya tidak perlu ambil resiko terhadap tali silaturrahim yang telah terjalin. Bahkan, saya juga langsung mantap ambil KPR di bank syariah. Dan oleh karena sharing tt KPR syariah di internet tidak begitu banyak, bolehlah sekarang saya ikut berbagi cerita :)
Mengapa KPR di Bank Syariah?
Setelah sedikit survai di internet tentang perbedaan skema KPR konvensional dan KPR syariah, tentu kita semua akan mendapati bahwa jenis “rate” KPR sangat beragam; ada istilah flat, efektif, p.a dsb. Bagi saya sih kita cukup tahu saja, tak perlu berpusing-pusing ria. Intinya, rate KPR syariah memang berkisar antara 7,5% - 10%, sedangkan rate KPR konvensional 14%-19%. Apakah KPR syariah jauh lebih murah? Oh, belum tentu. Rumus perhitungan rate ada sendiri, dan cukup jadi pedoman konversi (lagi-lagi dari hasil baca2 di internet), besar angsuran 8% KPR syariah ekivalen dengan 14,5%-14,7% KPR konvensional. Dan sekali lagi, “penemuan” ini pun tidak perlu menyurutkan niat kita untuk ambil KPR syariah. Bagi kita sebagai muslim, AQAD itu jauh lebih penting; aqad kemitraan di bank syariah jelas halalnya, sedangkan aqad hutang berbunga di bank konvensional jelas ribanya.
“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba…” (Al-Baqarah: 275)
Bagaimana prosedur KPR syariah dan berapa lama?
Karena keterbatasan waktu, saya cuma sempat survai ke dua bank syariah.
Ditilik dari syarat2 aplikasi, keduanya mirip lah. Syarat yang utama -karena saya & suami sama-sama pegawai swasta, bukan wirausahawan-:
- surat keterangan bekerja dari instansi
- NPWP, slip gaji suami& istri (jika sudah menikah)
- (jika sudah menikah) Kartu Keluarga, dan KTP suami&istri sesuai KK
- rekening koran/copy mutasi rekening tabungan selama 3 bulan terakhir (di bank manapun)
- surat2 legal tt rumah dari penjual: copy IMB, PBB, dan SHM/HGB
(apa lagi ya? Mohon dicek sendiri)
Perlu dipahami, bahwa di instansi manapun, orang-orang di bagian marketing akan sangat ramah melayani calon nasabah, sehingga kita tidak perlu “rikuh” untuk bertanya apapun. Kalau boleh saran, agar pembicaraan efektif, bawalah catatan pertanyaan sebelum bertemu mereka, yang meliputi -tapi tidak terbatas pada-:
1. Detail syarat2 yang harus dipenuhi; syukur2 jika ada syarat2 yang bersifat opsional(ditawar) hehe
2. Rincian angsuran per bulan. Sedapat mungkin, mintalah brosur berisi matriks jumlah pinjaman dan lama pelunasan. Jadi bisa dibanding-bandingkan antar bank :) Oya, perlu diketahui rate KPR syariah berubah setiap bulan lho; dan saat ini tren-nya menurun.
3. Skema pelunasan: bisa lunas sebagian atau harus keseluruhan, dsb. Sebagai info, Muamalat hanya menyediakan fitur pelunasan keseluruhan. Jangan khawatir; yang dilunasi adalah sisa pokok kredit, bukan seluruh sisa kredit (pokok+margin).
4. Skema sanksi jika suatu saat kita telat bayar. Sebagai info, Muamalat memberi denda 300-400 rupiah per hari keterlambatan; dan denda tidak masuk ke kas bank.
5 Biaya pengurusan KPR dan lain-lain. Alhamdulillah, staf di Muamalat cukup transparan dalam menjawab pertanyaan, jadi kami bisa siapkan di awal.
Sejak awal, staf di bank bilang ke kami bahwa jawaban dari aplikasi cuma butuh 3-5 hari; itu mencakup waktu untuk pemeriksaan dokumen2 kami, survai rumah, cek surat2 rumah, dsb. Tapi dari pengalaman riil, KPR kami butuh 3,5 minggu sampai disetujui. Koq lama banget? Ya, karena tak sengaja timbul masalah:
1. Kesalahpahaman data (4 hari kerja). Sengaja saya telpon langsung agar ada kejelasan;alhamdulillah selesai jua.
2. Staf yang mengurus kami sakit dan masuk RS (1 minggu). Sengaja kami tunggu agar staf tsb sembuh, daripada repot harus ngurus KPR dari awal ke bank lain.
Jadi, silakan hitung sendiri kecepatan pemrosesan KPR kami:) Saran saya, sering-seringlah cek ke bank tentang progres aplikasi kita; toh 1 pegawai khan ga hanya ngurus kita thok, jadi bertanya lebih baik daripada menunggu :)
Apa saja biaya yang keluar selama jual beli rumah via KPR?
Biayanya terbagi dua macam: (A) biaya untuk urusan jual beli dan (B) biaya administrasi KPR.
A. Biaya untuk jual beli mencakup (selain harga jual rumah yang disepakati pembeli+penjual :) adalah:
1. pajak penjual (ditanggung penjual) dan pajak pembeli (ditanggung pembeli). Besarnya 5% dari (Harga jual - NJO Tidak Kena Pajak). Biaya ini bisa dibayar via bank; tapi agar lebih praktis, kami minta bantuan notaris; toh ga ada selisih :)
2. biaya AJB (akad jual beli). Pengalaman, kami mengeluarkan duit 1 juta rupiah (ditanggung sama rata dengan penjual)
3. biaya balik nama SHM ke pembeli. Sekadar info, biaya ini disesuaikan dengan tarif dari notaris. Di tempat saya, sekitar 1 jutaan.
Untuk mengetahui nominal biaya (a), (b), (c), boleh lho tanya ke notaris.
Setelah urusan AJB kami dengan penjual selesai, notaris memberikan surat pengantar (istilahnya “cover note”) ke bank. Setelah sampai di Muamalat, kami juga ketemu dengan notaris lagi (tapi beda orangnya lho). Notaris kedua ini bertanggung jawab atas “pengikatan kredit” antara kami dan bank.
B. Biaya administrasi di bank
Setelah proses pengikatan selesai (cuma bbrp menit), dana pun cair deh. Nah, untuk biaya administrasi di Muamalat -sesuai pengalaman kami- hampir 2 jutaan dengan rincian sbb (dibulatkan):
1. biaya administrasi bank: 750.000
2. biaya notaris bank: 700.000
3. premi sekaligus untuk asuransi jiwa (jadi hutang ga akan ditimpakan anak cucu jika terjadi sesuatu): 150.000
4. premi sekaligus untuk asuransi kebakaran rumah: 150.000
Plus tambahan, bank meminta ada saldo mengendap di rekening sebesar 1X angsuran.
Ada pertanyaan? Silakan hubungi bank syariah terdekat :) Saya hanya seorang nasabah, dan yang saya tulis ini adalah sebatas pengalaman saya (itupun cuma 1X); saya jujur ga tahu persis gimana proses step-by-step dalam versi bank. Afwan ya… Selamat berburu rumah! :)
**Update (15 Juli’09):
Berhubung ada pertanyaan tentang jumlah biaya administrasi poin (A), maka saya cuma bisa sampaikan beberapa hal:
- besaran pajak & honor notaris tergantung dari harga jual properti & kesepakatan dgn notaris/PPAT.
- sbg contoh: khusus untuk A.1, karena rumah yang kami beli tergolong sederhana di kota Yogyakarta (bukan rumah mewah), pajak yang harus kami bayar (disebut juga BPHTB) adalah sekitar 2,5 juta. Kalau harga rumah semakin besar, tentu pajaknya semakin besar. Jadi, untuk seluruh biaya pada poin (A), kami mengeluarkan hampir 5 juta.
Dan untuk premi2 asuransi di bank, setahu saya, itu tergantung dari jumlah pinjaman & lama pinjam. Tapi selisihnya kurang signifikan (kurang dari 200 ribuan).
Sumber blog pribadi Nnur

Senin, 26 September 2011

Tabungan Perumahan untuk Pekerja

BOGOR (Suara Karya): Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) masih merumuskan besaran potongan dari gaji sebagai iuran tabungan perumahan untuk pekerja/pegawai. Namun, potongan ini akan dibebankan kepada pemberi kerja (perusahaan atau pemerintah). Untuk itu, harus diperhitungkan dengan benar agar tidak menjadi tambahan beban yang justru terkesan memberatkan.
  • Sekretaris Kemenpera Iskandar Saleh di Bogor, Sabtu (24/9), mengatakan, pemberi kerja selama ini sudah dibebani banyak kewajiban dalam rangka iuran untuk pekerja/karyawannya, jadi belum tentu bersedia dibebani lagi dengan tabungan untuk perumahan pekerja. Untuk itu, terdapat opsi beban iuran juga ditanggung oleh pekerja atau dengan komposisi 70 persen oleh pemberi kerja dan 30 persen pekerja atau 60:40 persen.

  • Menurut dia, tabungan perumahan merupakan solusi bagi perbankan yang menyediakan fasilitas kredit pemilikan rumah/apartemen (KPR/KPA), khususnya untuk mendapatkan dana dengan biaya murah dan jangka panjang. Jadi perbankan penyalur KPR/KPA tidak harus mengalami ketidaksesuaian dalam memperoleh dana/modal karena menggunakan tabungan dari masyarakat yang berjangka pendek. Apalagi pemanfaatan sumber dana melalui PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) juga masih terkendala penjualan surat berharga di pasar sekunder. Ini dikarenakan peringkatnya masih di bawah surat utang negara.

  • Namun, realisasi tabungan untuk perumahan memerlukan suatu peraturan dan perundang-undangan. Ini dikarenakan menyangkut iuran dari masyarakat yang jumlahnya bisa mencapai puluhan triliun rupiah. Pembuatan peraturan dan perundang-undangan sendiri juga memerlukan waktu. Namun, dengan dukungan bank penyalur KPR/KPA, seperti BTN, bisa mulai mengelola tabungan/ iuran perumahan dalam waktu delapan bulan ke depan.

  • Sementara itu, Direktur Utama BTN Iqbal Latanro mengatakan, rencana pembentukan tabungan perumahan nasional sudah ditunggu kalangan perbankan penyalur KPR/KPA. Namun, peraturan yang mengharuskan dana yang dihimpun harus ditempatkan di perbankan penyalur KPR/KPA.

  • "BTN sebagai penyalur kredit perumahan, termasuk program rumah bagi masyarakat berpendapat rendah, sudah menyalurkan 120.000 unit rumah. Ini hampir memenuhi program pemerintah sebanyak 200.000 unit," kata Iqbal.

  • Pada kesempatan yang sama, anggota Komisi V Malkan Amim mengatakan, fasilitas tabungan perumahan hanya dapat menyentuh masyarakat yang menjadi anggota/nasabah perbankan. Padahal kenyataannya di lapangan masih banyak masyarakat berpendapat rendah (MBR) yang sulit membeli rumah. Ini dapat dilihat dari ketimpangan (backlog) antara pasokan dan permintaan rumah yang mencapai 13,6 juta unit pada 2011 ini.

  • Untuk itu, pemerintah diharapkan tidak menghapus subsidi, seperti untuk uang muka atau pemotongan bunga kredit. "Sudah menjadi kewajiban pemerintah memberikan subsidi agar mereka (MBR) dapat tinggal di rumah yang layak. Jadi, tidak berhimpit-himpitan di rumah kontrakan yang tidak sehat kondisinya," kata Malkan. (Novi)  Sumber  suara karya

  • Minggu, 25 September 2011

    2011, BTN Biayai 120 Ribu Unit Rumah Murah


    Direktur BTN Irman Zahirudin mengatakan untuk pencapaian sampai bulan Juni ini, FLPP baru terealisir sebanyak 40.500 unit.

    "Kita targetkan sampai akhir tahun mencapai 120 ribu unit, dan sampai semester I 2011 ini baru 40.500," ungkap dalam acara paparan kinerja BTN di Gedung BTN, Jakarta, Rabu (20/7/2011).

    Rendahnya pencapaian sampai pertengahan tahun kelinci ini menurut iqbal karena adanya satu syarat yang memberatkan pembelian perumahan. "Ini karena permintaan salah satu syarat yaitu NPWP, dan SPT, sehingga pembeli ciut langsung untuk membeli," Jelasnya

    Dan juga menurutnya, rendah FLPP sekarang juga karena adanya penggantian katalog lama kepada katalog baru, yang belum banyak diketahui oleh masyarakat. " Mungkin orang yang di kota taHu, tapi orang didaerah masih memerlukan tambahan informasi," tambahnya.

    Namun dia tetap optimis, target perseroan pada tahun ini akan tetap tercapai walaupun angkanya masih tergolong sangat banyak untuk mencapai target tersebut. "Kita akan kejar, dua atau tiga kali lipat lagi, kita akan gunakan segala cara dan kita akan rancang terus," pungkasnya. (and
    sumber okezone

    Sarana Multigriya Keluhkan Rendahnya KPR Indonesia


      Sarana Multigriya Keluhkan Rendahnya KPR Indonesia
    Rifa Nadia Nurfuadah - Okezone
    Minggu, 25 September 2011 13:48 wib
    SUKABUMI - Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di Indonesia saat ini sangat terbatas. Padahal, dengan adanya KPR akan memberikan dorongan pada 100 industri lainnya.

    Corporate Secretary PT Sarana Multigriya Finansial SMF Wisaksono S Nugroho, mengeluhkan rendahnya KPR di Indonesia saat ini. Menurutnya, KPR saat ini hanya menempati beberapa persen dari total portofolio bank. Secara global, rasio KPR di Indonesia terhadap Gross Domestic Product (GDP) hanya dua persen.

    "Sangat rendah bila dibandingkan dengan negara tetangga kita seperti India (tujuh persen), China (12 persen), Thailand (17 persen), Korsel (26 persen), dan Malaysia (29 persen)," jelas Wisaksono kala ditemui di Citarik, kemarin.

    Padahal, sambung dia, dengan Meningkatnya rasio tersebut akan berdampak terhadap peningkatan pertumbuhan banyak sektor riil dan penerimaan atas pajak. "Multiplier effect industri perumahan sendiri berimbas kepada sekira 100 industri lainnya," tegasnya.

    Lebih jauh dia mengatakan, hal tersebut dikarenakan saat ini masih sedikit lembaga keuangan yang bermain di sektor keuangan. "Pemain-pemain tersebut di antaranya BTN, CIMB Niaga, dan BII," tandasnya.

    Sumber Okezone

    Kamis, 22 September 2011

    BNI Syariah genjot pembiayaan di sektor perumahan

    JAKARTA. Hingga akhir tahun ini, PT Bank BNI Syariah akan fokus ke pembiayaan konsumer khususnya untuk pembiayaan rumah. Maklum, sektor itu menyumbang sekitar 40% dari total pembiayaan. Anak usaha PT Bank BNI Tbk (BBNI) ini yakin mampu menyalurkan pembiayaan sejenis hingga Rp 500 miliar.
    Dari total pembiayaan BNI Syariah pada posisi Agustus sebesar Rp 5 triliun, 80% dari total portofolio BNI Syariah berasal dari ritel dan konsumer. Sedangkan sisanya 20% berasal dari korporasi dengan plafon pinjaman di atas Rp 10 miliar.
    "Kami memang fokus di konsumer khususnya di perumahan dengan harga Rp 100 juta sampai Rp 500 juta," terang Bambang Wijanarko, Direktur BNI Syariah kemarin 19/9.

    Hingga akhir Agustus, outstanding pembiayaan rumah BNI Syariah hingga Agustus mencapai Rp 2,1 triliun. "Melihat potensi yang bagus, kami berharap bisa mengejar target yang dipatok,” harap Bambang.

    Selain sektor pembiayaan konsumen, BNI Syariah juga berniat memberikan pembiayaan di proyek telekomunikasi dengan total nilai sindikasi Rp 150 miliar. Namun, Bambang belum mau menyebutkan dengan siapa BNI Syariah bekerja sama. Pada posisi Agustus ini, finance to deposit ratio (FDR) BNI Syariah sebesar 85% dengan total simpanan DPK sebesar Rp 5,4 triliun.
    sumber : Kontan

    Rabu, 21 September 2011

    2011, Pemerintah Bakal Kucuri SMF Rp1 T

    PURWAKARTA - Tahun depan pemerintah bakal mengucurkan dana Rp1 triliun untuk pengembangan ekuitas Sarana Multigriya Financsial (SMF), sehingga mampu memperbanyak pemberian pinjaman kepada sejumlah KPR perbankan.

    "Pada 2011 kemungkinan pemerintah akan menambah modal penyertaan sebesar Rp1 triliun lagi untuk SMF. Untuk memberikan likuiditas kepada KPR perbankan, SMF kan juga butuh equity untuk menerbitkan obligasi. Agar bunga obligasi ini rendah, maka SMF harus meningkatkan rating yang ditentukan rating agency yang tentunya memiliki sejumlah kriteria aset di dalamnya," jelas Direktur Utama Sarana Multigriya Financsial (SMF) Sutomo, di Purwakarta, Sabtu (16/10/2010).

    Rasio Kredit Perumahan Rakyat (KPR) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) negeri ini masih sebesar dua persen. Angka ini jauh lebih kecil dibandingkan rasio KPR terhadap PDB negara lain seperti Malaysia yang sudah mencapai 29 persen, Singapura 32 persen, Taiwan 39 persen, Hongkong 41 persen, bahkan Belanda 99 persen.

    Masalah klise yang sering disebut menjadi faktor utama masih rendahnya tingkat KPR negeri ini tak lain karena masih tingginya suku bunga KPR di Indonesia, yakni antara 11-14 persen dan bahkan bisa naik tiap tahunnya. Tingginya suku bunga KPR tersebut juga disinyalir karena perbankan masih menggunakan sumber dana pihak ketiga (DPK) seperti tabungan, deposito, giro sebagai sumber pembiayaan KPR.

    Guna menekan bunga KPR tersebut, maka pemerintah melalui BUMN pembiayaan sekunder yang menyalurkan dana ke KPR yaitu PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), menerbitkan obligasi yang seluruh perolehan dananya untuk pembiayaan KPR perbankan.

    Hingga saat ini SMF telah menerbitkan dua obligasi yakni Obligasi SMF I pada 10 Juli 2009 dan Obligasi SMF II pada 29 Desember 2009, serta Efek Beragun Aset (EBA) KPR-BTN I dan EBA KPR BTN II.

    Semakin rendah bunga obligasi, maka menurutnya semakin murah pula bunga yang akan dikenakan kepada bank KPR. Dengan demikian, lanjutnya, bunga KPR kepada konsumen pun diharapkan menjadi lebih murah.
    Tapi menurut Sutomo, kegiatan SMF yang menyediakan dana bagi KPR perbankan ini hanya sampai 2018. Selanjutnya, perseroan tidak lagi memberikan pinjaman likuiditas kepada KPR perbankan, melainkan melalui sekuritisasi hak tagih KPR.

    "Sesuai peraturan sesudah 2018 kami tidak salurkan likuiditas lagi, tapi diharapkan KPR perbankan sudah siap dengan sekuritisasi," ungkapnya.

    Sekuritisasi maksudnya transaksi aset KPR sudah di luar buku transaksi perbankan, melainkan sudah dijual putus melalui kontrak investasi kolektif (KIK/ wali amanat) yang merupakan kontrak antara manajer investasi dengan Bank Kustodian. Dalam hal ini yaitu KIK EBA yang nantinya akan menjual efek ke lantai bursa.

    Dengan demikian, ke depannya diharapkan perseroan akan lebih berperan sebagai penjamin transaksi, bukan lagi fasilitator transaksi penyedia likuiditas.

    Sekadar informasi, pemerintah meresmikan PT SMF ini sejak 22 Juli 2005 dengan modal awal penyertaan negara sebesar Rp4 triliun. Adapun perseroan di bawah kelolaan Kementerian Keuangan, khususnya Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan (Bapepam-LK).

    Pemerintah menugasi perseroan untuk mengupayakan tercapainya azas keterjangkauan bagi setiap masyarakat untuk memiliki rumah.(adn)
    sumber okezone

    Kamis, 15 September 2011

    Sambut lebaran bunga KPR BCA 7,5%

    (Vibiznews-Banking), PT Bank Central Asia Tbk (BCA) memberikan suku bunga Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Kendaraan Bermotor (KPR) cukup rendah dalam rangka menyambut Puasa dan Lebaran. BCA memberikan bunga KPR efektif 7,5% tahun pertama dan bunga KKB 3,99% flat satu tahun.

    "Menyambut Puasa dan Lebaran ini BCA ada promo bunga KPR dan KKB murah. KPR kita pasang bunga 7,5% di tahun pertama tapi bukan flat. Untuk KKB 3,99%," ungkap Presiden Direktur BCA Jahja Setiaadmadja ketika ditemui wartawan di Hotel Indonesia, Jakarta, Selasa Malam (26/7/2011).

    Untuk bunga KKB, Jahja mengatakan 3,99% itu untuk satu sampai dua tahun pertama. Promo ini, sambungnya berlaku mulai Juli 2011 sampai September 2011.

    "Kita harap kesempatan sebelum lebaran itu cukup besar karena ada tambahan kemampuan untuk kredit, jadi kita berikan bunga yang terjangkau lah," tambahnya.

    Dijelaskan Jahja, ini kali pertamanya BCA memberikan bunga murah. Menurutnya, program BCA ini akan terus berlanjut di tahun berikutnya.

    "Kita coba berikan kredit sebanyak-banyaknya. Tidak ada plafon khusus, pokoknya tinggal ajukan saja," terangnya.

    Jahja mengharapkan dengan terus dikucurkannya kredit, Rasio Kredit Terhadap Pendanaan (Loan To Deposit Ratio/LDR) yang masih cukup rendah otomatis bisa meningkat. BCA, sambungnya terus berusaha memenuhi aturan LDR BI yang dipatok di 78%.

    sumber vibiznews

    Rabu, 14 September 2011

    Realisasi KPR Bank Mutiara Capai Rp400 M

    JAKARTA - Hingga pertengahan Juni 2011, PT Bank Mutiara Tbk (BCIC) telah menyalurkan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Kepemilikan Apartemen (KPA) mencapai Rp400 miliar dari target Rp500 miliar sampai akhir tahun.

    Direktur Utama Bank Mutiara Maryono mengungkapkan permintaan di sektor properti cukup tinggi. Oleh karena itu penyaluran kredit KPR dan KPA ini telah melebihi target penjualan. "Apalagi Bank Mutiara memberikan bunga cukup kompetitif hingga 9-14 persen," ungkap Maryono ketika ditemui disela acara Buka Bersama Bank Mutiara di Jakarta, Selasa (9/8/2011) malam.

    Lebih jauh dia mengatakan, dengan pencapaian tengah tahun ini Bank Mutiara mungkin saja akan menambah plafon KPR dan KPA. Bukan hanya itu dari sisi kredit konsumer ini, penyaluran Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) juga telah sesuai dengan target.

    "Bank Mutiara menyalurkan KKB bekerja sama dengan 24 perusahaan multifinance. Outstanding-nya sudah mencapai Rp2,4 triliun," tambahnya.

    Walaupun menyalurkan kredit yang cukup signifikan ini, dana pihak ketiga (DPK) bank eks century ini sampai Juni 2011 tercatat hampir Rp10 triliun. Dengan komposisi 15 persen dana murah (tabungan dan giro) dan 85 persen dana mahal (deposito).

    "Kalau untuk meningkatkan dana murah kan berkaitan dengan cabang juga, IT juga, persiapannya juga harus kan, tapi kita akan tingkatkan juga pelan pelan, salah satunya dengan  menambah satu di Semarang, November ini live," pungkasnya.
    (wdi)
    Sumber. okezone

    Minggu, 11 September 2011

    Suku Bunga KPR Bukopin Termahal, BCA Paling Rendah

    JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mengungkapkan bila bunga kredit pemilikan rumah (KPR) terendah adalah BCA yang mematok sebesar 9,5 persen. Sedangkan untuk bunga KPR tertinggi adalah Bank Bukopin, yakni sebesar 13,85 persen.

    Ini terkait transparansi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) yang berlaku hari ini dari daftar SBDK bank-bank besar dengan aset di atas Rp 10 triliun.

    Hal tersebut disampaikan Direktur Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan BI, Wimboh Santoso, saat bincang bareng media, di Gedung BI, Jakarta, Kamis (31/3/2011).

    Sementara untuk kredit ritel, bunga dasar paling murah dipegang oleh PT Bank Internasional Indonesia Tbk (BII) sebesar 10,96 persen dan yang paling tinggi adalah PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) dengan bunga sebesar 13,05 persen.

    Dijelaskannya, untuk bunga non-KPR tertinggi adalah PT Bank Danamon Tbk sebesar 23,6 persen dan terendah adalah BII sebesar 9,72 persen.
    (ade)
    sumber : okezone

    Sabtu, 10 September 2011

    Pilih mana kpr syariah atau konvensional

    VIVAnews - Minat masyarakat menggunakan layanan pembiayaan kredit pemilikan rumah (KPR) syariah terus menggeliat. Catatan terakhir, dalam pameran properti Mei lalu, transaksi perdagangan KPR syariah tercatat mencapai Rp356 miliar, jauh lebih tinggi dari target maksimal Rp150 miliar. Sebagai produk pembiayaan baru, KPR syariah memang belum terlalu dikenal masyarakat luas. Bahkan Wakil Ketua Umum REI Handi Pranata mengaku para pengembang perumahan juga masih awam dengan produk pembiayaan ini. "Banyak pengembang yang tidak mengerti dan memang perlu orang khusus (yang mendalami itu)," kata Handi disela REI Ekspo 2010 di JCC, Senayan, Jakarta, Sabtu, 23 Oktober 2010. Lalu, apakah perbedaan mencolok antara KPR Islamic Banking (iB) atau biasa dikenala KPR syariah dibandingkan dengan KPR konvensional yang lebih dulu berkembang di Indonesia? Bank Syariah selama ini memiliki berbagai macam pembiayaan KPR yang bisa dipilih sesuai kebutuhan. KPR iB itu adalah jual beli dengan skema rurabbaha, sewa (skema ijarah), sewa beli (skema ijarah muntahiya bi attamlik), dan kepemilikan bertahap. Namun bank syariah di Tanah Air selama ini lebih banyak menawarkan KPR iB dengan skema jual beli dan skema sewa beli. KPR iB skema jual beli memberi kepastian jumlah angsuran yang harus dibayar oleh nasabah setiap bulan. Dengan model ini nasabah tidak akan dipusingkan masalah naiknya angsuran apabila terjadi kenaikan suku bunga pasar. Sebab KPR ini memberikan besarnya nilai angsuran tetap sampai masa angsuran selesai. Harga jual rumah melalui KPR iB jual beli oleh bank syariah ditetapkan sejak awal ketika nasabah menandatangani perjanjian pembiayaan jual beli rumah. Sebagai ilustrasi, harga beli rumah sebesar Rp100 juta. Untuk jangka waktu 5 tahun, bank syariah misalnya akan mengambil keuntungan sebesar Rp50 juta sehingga harga jual rumah kepada nasabah ditetapkan sebesar Rp150 juta. Dengan demikian, angsuran yang harus dibayar nasabah per bulan adalah Rp150 juta dibagi 60 bulan atau sekitar Rp2,5 juta per bulan. Bentuk lain, KPR iB sewa beli. Skema ini memberi pilihan kepada nasabah untuk menyewa rumah yang akhirnya dapat dimiliki hingga akhir masa sewa. Dalam skema ini, harga sewa ditentukan secara berkala berdasarkan kesepakatan antara bank dengan nasabah. Umumnya skema ini digunakan untuk pembiayaan KPR iB berjangka waktu panjang. Untuk kedua jenis KPR iB tersebut, nasabah bank syariah juga diuntungkan dengan pilihan bisa melunasi angsuran sebelum masa kontrak berakhir. Jika pada KPR konvensional, nasabah bisa dikenakan pinalti, maka bank syariah membebaskan penalti karena harga rumah sudah ditetapkan dari awal. รข€¢ VIVAnews

    Kamis, 08 September 2011

    Bubble Kredit Properti Diyakini Tak Terjadi

    JAKARTA - Bubble kredit automotif dan properti di perbankan tidak akan terjadi, karena belum sempurnanya transportasi umum yang ada di Indonesia khususnya di Jakarta.

    "Kalau melihat solusi alat transportasi itu belum terpenuhi, kebutuhan alat transportasi itu masih akan terus ada," ujar Direktur BNI Darmadi Sutanto, dalam konferensi pers, di Jakarta, Senin (25/7/2011).

    Dia mengakui turunnya penjualan automotif pada semester I-2011 ini lebih disebabkan kurangnya permintaan dari Jepang, sedangkan suplai kendaraan bermotor ini tetap. BNI sendiri dalam pembiayaan kredit automotif bekerja sama dengan multifinance.

    "Price dari mobil juga tidak signifikan naik, karena penguatan rupiah. Kita optimistis tidak akan terjadi bubble, selama transportasi publik belum bisa terpenuhi ya," tukasnya.

    Untuk bubble kredit di bidang properti, dia menjelaskan kalau BNI hanya membiayai first house, apartemen kecil, di mana rumah-rumah terlalu besar akan dibatasi. Hal ini juga menjadi salah satu antisipasi adanya bubble kredit ini.

    "First buyer kita layani. Jadi sepertinya, harga rumah dibanding Singapura dan Hong Kong sekarang masih jauh lebih rendah di Indonesia. Mudah-mudahan tidak terjadilah," tambahnya.

    Namun demikian, dia juga mengatakan semua ini masih tergantung keadaan perekonomian Indonesia ke depan. "Kalau rumah pertumbuhan masyarakat masih signifikan, tapi semuanya tergantung ekonomi juga, kalau tidak terjadi reversal di makro tidak akan terjadi, demand itu masih tinggi," pungkasnya.
    (wdi)
    Sumber : okezone

    Kredit Pemilikan Rumah

    Agen properti mengamati galeri penawaran produk rumah bekas di kawasan Pluit, Jakarta Utara, Jumat (4/2/2011). Pembeli saat ini masih cenderung menunda pembelian rumah karena menunggu suku bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) turun. Suku bunga KPR saat ini pada kisaran 10 persen. 
     

    BTN Optimis Biayai 100 Ribu Rumah

    Liputan6.com, Jakarta: PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) masih optimis mampu membiayai 100.000 unit rumah menggunakan dana Fasiliditas Likuiditas Pembiayaan Rumah (FLLPP) pada 2011.

    "Harga Rp 80 juta yang ditetapkan pemerintah untuk rumah yang dibiayai FLPP masih dapat kami penuhi," kata Direktur Utama BTN, Iqbal Latanro di Jakarta, Sabtu (2/4), saat menyampaikan kinerja perusahaan 2011.

    Dia mengatakan, penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) menggunakan pola FLPP pada tahun 2010 memang rendah yakni hanya 10.772 unit.

    Hal itu disebabkan, peraturan mengenai FLPP terbit pada Oktober. Demikian halnya dengan penyaluran FLPP pada triwulan pertama tahun 2011 yang hanya sejumlah 10.257 unit.

    "Kalau 2011, rendahnya penyaluran KPR dengan pola FLPP karena terganjal soal aturan BPHTB. Tetapi sekarang masalahnya sudah selesai dan penyalurannya sudah berjalan seperti sebelumnya," kata Iqbal.

    Menyinggung soal kasus pembobolan dana nasabah yang dilakukan orang dalam, menurut Iqbal Latanro, semua itu merupakan pelajaran bagi BTN untuk lebih serius mewaspadai, supaya kasus yang terjadi pada beberapa bank tidak terjadi di bank ini.

    Ada pun langkah yang dilakukan untuk menekan seminimal mungkin supaya kasus tersebut tidak terjadi, lanjut Iqbal adalah dengan memperketat prosedur standar operasional, mengenali pola atasan dan bawahan serta melakukan rekruitmen lebih baik.

    Kendati demikian, Iqbal tetap mengakui sejauh sistem sudah baik, tetapi jika niat jahat tetap ada bukan tidak mungkin hal itu bisa tetap terjadi. Karena orang dalam adalah pelaksana dari sistem itu.(Ant/MEL)
    Sumber liputan6


    Selasa, 06 September 2011

    Bank siap naikkan uang muka KPR

    JAKARTA. Bankir menilai, uang muka atau down payment (DP) kredit pemilikan rumah (KPR) sebesar 20% seperti selama ini, sudah sesuai dengan risiko debitur. Namun, pelaku industri ini juga siap menaikkan DP menjadi 30% seperti yang diisyaratkan Bank Indonesia (BI), kemarin. (Lihat KONTAN 2/8/2011).
    Bank menetapkan uang muka 20% karena meyakini risiko gagal bayarnya rendah. Maklum, kebanyakan nasabah menyicil rumah untuk ditinggali, bukan untuk investasi. Jadi, mereka selalu berupaya memenuhi kewajibannya. Setidaknya, nasabah akan memprioritaskan pengeluaran rutinnya untuk membayar rumah, bukan untuk yang lain.
    Beda halnya jika nasabah mencicil rumah untuk investasi. Ketika bunga kredit naik atau ekonomi lagi suram, nasabah jenis ini cenderung gampang menyerah. Mereka memilih menjual rumah atau mengoper kredit ke pihak lain. Ini merepotkan bank dan berpotensi mengerek rasio kredit bermasalah atau non performing loan (NPL).
    "Di tempat kami, mayoritas nasabah mengambil KPR untuk tempat tinggal. Rata-rata debitur mencicil rumah Rp 600 juta," kata Direktur Retail PT Bank Permata Tbk Lauren Sulistiawati, Selasa (2/8).
    Bank Permata mengaku menerapkan setoran uang muka KPR sebesar 20% dari harga rumah. Selain itu, untuk meminimalkan risiko, manajemen juga sangat hati-hati dalam menyeleksi debitur, seperti mengecek rekam jejaknya, utang ke pihak lain, dan pengeluaran bulanan. Ini untuk memastikan gaji nasabah setelah dikurangi total pengeluaran masih cukup untuk mengangsur rumah.
    PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) juga siap mematuhi perintah BI. Tapi kenaikan uang muka ini hanya berlaku untuk kredit non-subsidi. Saat ini, BTN menyalurkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau program bersubsidi, dengan uang muka 10%. "Untuk FLPP DP-nya rendah agar debitur dapat memperoleh rumah," tutur Direktur Konsumer Bank BTN Irman Alfian Zahiruddin. Di luar FLPP, BTN menetapkan DP sebesar 20%.
    Direktur Konsumer BRI A. Toni Sutirto menambahkan, besaran uang muka KPR tidak bisa dipukul rata. Banyak faktor mempengaruhi, seperti risiko debitur, lokasi rumah, ada tidaknya kerjasama dengan pihak developer atau pun payment guarantee. "Jadi perlu dilihat secara menyeluruh," tuturnya.
    Profil risiko itu mencakup penghasilan, aset atau kekayaan debitur. Misalkan, penghasilannya tinggi atau asetnya melimpah dan tidak pernah mengemplang utang, uang mukanya bisa lebih rendah. Begitu pula lokasi rumah. Semakin strategis atau prospek ke depannya bagus, DP bisa lebih murah. Jadi, ketika gagal bayar, rumah tersebut gampang dijual kembali.
    Di BRI, uang muka berkisar antara 10%-30%. Harga rumahnya, antara Rp 200 juta hingga Rp 5 miliar per unit. Sementara, jangka waktu cicilan kredit maksimal 15 tahun.
    Menurut Ekonom Tony Prasetiantono, BI perlu menaikkan uang muka jika perbankan tengah menghadapi risiko kredit macet. Jika ada tanda-tanda kenaikan NPL, aturan ini bisa menjadi solusi. "Aturan menaikkan DP itu bagus dalam rangka menyeleksi debitur," tandas Tony.(sumber : keuangan.kontan)

    Senin, 05 September 2011

    Bank Mutiara menargetkan bisa mencapai KPR Rp 500 miliar

    JAKARTA. PT Bank Mutiara menargetkan kredit KPR dan KPA bisa mencapai Rp 500 miliar hingga akhir tahun. Manajemen optimistis target ini tercapai karena hingga semester pertama 2011 KPR-KPA sudah mencapai Rp 400 miliar.
    "Kita lihat kalau sampai September tahun ini terlampaui targetnya, maka bisa kita tambah lagi. Artinya kan demand banyak," ujar Direktur Utama Bank Mutiara Maryono, Selasa (9/8).
    Dibandingkan periode serupa tahun lalu total KPR dan KPA mencapai Rp 250 miliar. Adapun bunga KPR-KPA besarnya 9%-11%.
    Hingga akhir tahun ini Bank Mutiara menargetkan pertumbuhan kredit bisa mencapai Rp 9,9 triliun atau tumbuh 57% dibandingkan tahun 2010. Mengacu pada kinerja semester pertama 2011, pertumbuhan kredit Bank Mutiara dibandingkan periode serupa tahun lalu sebesar 8,4 triliun.
    Sementara untuk pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK), PT Bank Mutiara Tbk berhasil mencatat kenaikan meningkat 43% menjadi Rp 9,9 triliun dibandingkan Juni 2010.

    Sementara itu, profit bank yang sebelumnya bernama Bank Century ini mampu tumbuh 156% menjadi Rp 202 miliar dibandingkan semester I tahun lalu.

    Maryono menjelaskan, profit tersebut digenjot dari pertumbuhan kredit serta percepatan recovery asset. Per Juni 2011 total nilai recovery aset baik kas maupun non-kas Bank Mutiara mencapai Rp 3,2 triliun. "Sampai akhir tahun kami targetkan menjadi Rp 3,7 T," ujar Maryono.
    sumber :keuangan.kontan.

    Kpr Syariah Mandiri

    Pertumbuhan ekonomi di 2011 diprediksi makin baik dibandingkan tahun lalu yakni sekitar 6 persen. Ini akan membawa pengaruh besar ke berbagai sektor, termasuk properti. Kepala Divisi Pembiayaan Konsumer Bank Syariah Mandiri (BSM) Rustanti Rachmi mengatakan, tahun ini sektor properti khususnya perumahan diperkirakan akan tumbuh sekitar 10 hingga 15 persen.
    “Jadi pertumbuhannya cukup signifikan,” ujarnya kepada Republika, pekan lalu. Pertumbuhan properti tersebut berpengaruh terhadap kenaikan kredit pemilikan rumah (KPR). Sebab mayoritas konsumen properti di Indonesia memanfaatkan fasilitas KPR dari bank, baik konvensional maupun syariah.
    “Pertumbuhan properti berpengaruh ke KPR BSM. Ini karena pembiayaan perumahan merupakan salah satu potensi market yang dibidik BSM guna menopang pencapaian target pembiayaan konsumerdi 2011,” ujar wanita yang akrab disapa Tanti ini.
    Senada, Direktur Pengembangan Bisnis BRI Syariah Ari Purwandono mengatakan, permintaan akan rumah otomatis akan tumbuh sebab orang yang ingin memiliki rumah semakin banyak.
    “Meski permintaan tinggi, namun suplainya tidak bisa mengimbangi,” katanya.
    Sementara itu, Bank Tabungan Negara (BTN) akan memanfaatkan momentum pertumbuhan properti tahun ini dengan makin menggenjot penyaluran KPR, baik subsidi maupun komersial. Ini berlaku untuk KPR konvensional dan syariah. Menurut Direktur Utama Bank BTN Iqbal Latanro, dari total penyaluran kredit BTN, sekitar 60 persen atau Rp36 triliun di antaranya merupakan dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Sampai saat ini, pangsa pasar BTN untuk pembiayaan rumah sejahtera bersubsidi mencapai 97 persen. Sedangkan sisanya merupakan KPR nonsubsidi,
    “Tahun ini kami mematok target bisa membiayai 120 ribu unit rumah. Dari angka itu KPR Syariah diharapkan bisa membiayai 3.230 unit. Adapun total nilai kredit yang akan tersalurkan diprediksi mencapai Rp 5,98 triliun termasuk Rp 181 miliar untuk KPR Syariah,” papar Iqbal.
    Persaingan ketat
    Saat ini semakin banyak bank yang menawarkan KPR syariah. Sebab pasarnya semakin tumbuh. Inimembuat persaingan semakin ketat. Untuk menghadapi persaingan itu, kalangan perbankan memiliki strategi jitu untuk menguasai pasar.
    Rustanti Rachmi menjelaskan, salah satu cara yang dilakukan BSM adalah dengan melakukan ekspansi. Antara lain memperbanyak kerja sama dengan pengembang, termasuk pengembang menengah atau kecil yang membangun rumah dalam jumlah sedikit.
    “Dengan strategi tersebut kami menetapkan target penyauran KPR BSM di 2011 sebesar Rp 600 miliar. Angka ini naik 50 persen dari realisasi di 2010 yang sebesar Rp 400 miliar,” ungkapnya.
    Strategi yang sama juga dilakukan oleh BRI Syariah. Menurut Ari Purwandono, pihaknya juga akan semakin dinamis mengejar pasar. Caranya lebih mendekatkan diri kepada para pengembang perumahan untuk melakukan kerja sama.
    “Kami juga rajin mendatangi para pengembang dan mengikuti expo properti,” katanya.
    Ari menjelaskan BRI Syariah juga akan melakukan ekspansi yang cukup besar di tahun ini. Tujuannya untuk mempertahankan pasar. Tahun ini pihaknya akan melakukan percepatan proses kredit.
    “Sebelumnya membutuhkan waktu sekitar 10 hari untuk proses kredit. Namun dengan sistem IT baru yang akan digunakan oleh BRI Syariah, proses kredit bisa selesai dalam waktu lima hari,”jelasnya.
    Selain itu, pihaknya juga akan melakukan penetrasi market yangtidak hanya untuk kota-kota besar tapi juga mulai memasuki kota kedua. Untuk Pulau Jawa misalnya, BRI Syariah akan memasuki kota Magelang, Kudus, Jombang dan sejumlah kota lainnya.
    “Kota kedua ini prospeknya bagus tapi tidak banyak perbankan yang masuk. Jadi pemainnya sedikit. Kami optimistis bisa,” ungkap Ari.
    Dengan strategi tersebut, pihaknya menetapkan target penyaluran KPR sebesar Rp 700 miliar. Angka ini tidak berubah dibandingkan tahun lalu. “Tidak ada peningkatan. Karena banyak persaingan, tak hanya sesama bank syariah, tapi juga bank konvensional. Mereka ramai-ramai turunkan suku bunga dan juga memberikan bunga flat yang awalnya adalah unggulan KPR syariah. Jadi jika bisa mencapai angka itu juga sudah baik,” tandasnya.
    Produk Unggulan
    Masing-masing bank syariah mengeluarkan produk KPR unggulan untuk menarik minat konsumen. Menurut Rustanti, KPR Syariah BSM memiliki sejumlah keunggulan. Antara lain jangka waktu pembiayaan sampai dengan 15 tahun, margin kompetitif dan tetap, serta pelunasan dipercepat tidak dikenakan pinalti.
    KPR tersebut bisa untuk pembiayaan rumah, apartemen, dan kavling siap bangun dengan margin setara 12 persen. “Dengan produk tersebut target market kami terutama adalah nasabah berpenghasilan tetap,” ujar Tanti.
    Sedangkan BRI Syariah menawarkan produk unggulan berupa KPR Mantap atau KPR Margin Tetap yang bisa membiayai kepemilikan rumah, apartemen, dan kavling. Menurut Ari, range KPR yang bisa dikeluarkan BRI Syariah Rp 50 juta hingga Rp 3 miliar untuk semua segmentasi. Namun, untuk saat ini nasabah yang menggunakan jasa KPR BRI Syariah sebagian besar adalah kelas menengah ke bawah dengan pinjaman sekitar Rp 200 juta.
    “Dari 8 ribu account kami, sekitar 80 persennya ada di segmen menengah ke bawah,” ujar Ari.
    (ed anjar fahmianto/Republika)

    Bookmark and Share